Kamis, 26 Januari 2012

BERAT TABUNG ELPIJI BERKURANG

Berat Tabung Beragam
PERTAMINA dan Dinas Perindag (Disperindag) Sulut menjelaskan, untuk standar baku fisik tabung LPG 3 Kg yang beredar sesuai ketentuan yang ada adalah, untuk berat kosong hanya tabung saja adalah 5 Kg. Setelah diisi dengan gas 3 kg maka berat total adalah 8 Kg.
Namun, fakta yang ditemukan di lapangan menyusul dilakukannya tera ulang oleh sejumlah penyalur dan konsumen ditemukan bobot berat tabung dalam keadaan kosong ada yang hanya 4 kg, 4,25 dan 5 kg (standar baku). Bobot ini bila ditambah dengan pengisian gas elpji contohnya 3 kg tentunya berat total tabung saat terisi akan bervariatif di mana bila tabung kosong berat 4 kg, menjadi 7 kg saat terisi gas, dan seterusnya.
Menanggapi keresahan masyarakat atas dugaan kesalahan dalam proses isi gas elpiji bersubsidi yang kurang dari 3 kilogram, Kepala Dinas Perdagangan dan Industri (Disperindag) Propinsi Sulawesi Utara (Sulut), Drs Sanny Parengkuan beberapa waktu lalu angkat bicara. Katanya, setiap tabung elpiji bersubsidi yang disebarkan ke pasaran benar-benar 3 kg. Persoalan bahwa ketika tabung sudah diisi gas kemudian diterima warga di lapangan dengan bobot berbeda, dipastikan tidak akan mengurangi isi gas sesungguhnya.
Sementara itu Sales Area Manager LPG Pertamina Sulut, Isfahani ketika dihubungi mengatakan, jika masyarakat ataupun agen yang mendapati tabung gas elpiji tidak sesuai dengan standar yang ada dapat menukarkan kembali tabung tersebut ketempat dimana mendapatkan tabung elpiji dibeli.(kot/irv)




  
© Copyright 2003 Komentar Group. All rights reserved. webadmin
SBY Terima Kemarahan Rakyat Soal Korupsi

Jakarta, KOMENTAR
Presiden SBY menyatakan sangat menyimak evaluasi dan refleksi akhir tahun 2011 masyarakat sipil soal pem-berantasan korupsi. Dia mengatakan menerima dan bisa memahami kemarahan rakyat soal korupsi yang tak kunjung habis-habis.
“Saya menyimak betul eva-luasi akhir tahun 2011 terma-suk refleksinya, termasuk evaluasi yang muncul awal tahun, tentang kemarahan, ketidaksabaran dan kritik masyarakat menyangkut ‘kok masih ada saja korupsi
di negeri kita’. Saya mene-rima kritik atau saya bisa memahami kemarahan atau ketidaksukaan rakyat itu,” ujar SBY.
Hal itu disampaikan SBY saat membuka dialog de-ngan puluhan pegiat antiko-rupsi di Istana Negara, , Ra-bu (25/01). Hadir dalam acara Mensesneg Sudi Sila-lahi, MenkoPolhukam Djoko Suyanto, Menkum HAM Amir Syamsuddin, Ketua KPK Abraham Samad, Ke-tua PPATK Muhammad Yu-suf, Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief.
SBY berharap jajaran pe-negak hukum juga bisa me-nerima kritik dari masyara-kat tersebut. “Agar jadi cam-buk bagi kita untuk berbuat lebih baik lagi di tahun ini dan tahun-tahun menda-tang,” tutur SBY.
SBY mengatakan, forum di-alog saat ini juga ingin men-dengarkan kritik dan usulan dari para pegiat antikorupsi. Dia mengatakan, kritik dan usulan tentu berguna bagi semua upaya untuk pence-gahan dan pemberantasan korupsi.
“Dan dalam banyak hal justru kritik dan usulan yang saudara kemukakan pada forum yang tepat itu menjadi lebih efektif,” ka-tanya.
Pada bagian lain SBY me-ngatakan pemberantasan korupsi harus menyeluruh. “Kita menyadari gerakan pemberantasan korupsi ha-rus menjadi gerakan nasio-nal. Ibarat sebuah mesin se-mua harus kerja. Ibarat or-kestra semua pelaku harus bermain baik pula,” lanjut SBY.
Menurutnya, dalam pem-berantasan korupsi peme-rintah hanya satu sebagai policy maker. Ada juga pene-gak hukum seperti kepolisi-an, pengadilan, KPK dan ba-nyak lagi penegak hukum mereka berada di garda depan.
“Lantas kontribusi masya-rakat juga sangat penting, LSM, ormas siapa saja yang peduli termasuk pers dan masyarakat luas,” terang-nya.
Menurut SBY, di tengah ca-paian kita akhir-akhir ini, masalah korupsi masih menjadi tugas berat. Untuk itu ia meminta semua pihak bisa berkolaborasi dan ber-gandengan tangan agar se-mua sasaran pembertasan korupsi bisa diwujudkan.
“Saya tadi mendengarkan dengan saksama, kurang lebih begini, pak presiden dengan sedikit masalah saja masih banyak masalah ko-rupsi, bayangkan bila kita bikin baik birokrasinya. Sa-ya amat bersetuju dan ini menjadi kapital kita, energi kita untuk pemberantasan korupsi,” katanya.
Terkait pemberantasan ko-rupsi ini, SBY menegaskan kalau dirinya tidak pernah menunda-nunda penandata-nganan surat izin pemeriksa-an dugaan korupsi penye-lenggara negara. Begitu surat sampai di mejanya, SBY memastikan langsung mene-kennya. “Meja saya bersih, artinya surat masuk pasti saya teken,” tegas SBY.
SBY melanjutkan, kalau-pun ia tidak meneken surat izin pada hari pengajuan, hal itu lantaran ada kesa-lahan teknis dan segera bisa diselesaikan. “Kalau tidak saya teken, saya kembali-kan betul tidaknya. Besok maju lagi, baru saya teken,” ujar SBY.
Oleh karena itu, kata SBY, jika ada yang mengkatakan surat izin belum diteken Pre-siden, harus dilihat simpul-nya ada di mana. “Tidak serta-merta lantas deng mudah (mengatakan) di mejanya presiden,” ujarnya.
SBY mengakui juga banyak surat yang tidak sampai ke mejanya. “Andaikata tidak sampai ke tangan saya pun, dua bulan untuk pejabat da-erah sudah diperiksa. Untuk parlemen satu bulan sudah diperiksa. Jadi tidak ada alasan sebetulnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, SBY menga-takan, kepeduliannya lebih kepada pemberitahuan ke-timbang izin pemeriksaan. Jika menyangkut kepala da-erah, pemberitahuan me-nyangkut pembangunan daerah setempat.
“Dulu pernah ada walikota dan wakil walikota ditahan sekaligus. Kalau kami diberi tahu, gubernur bisa meng-angkat caretaker-nya. Kalau yang diciduk gubernurnya, saya bisa angkat siapa care-taker-nya. Kalau tiba-tiba walikota atau wakil walikota sedang proses APBD atau menangani bencana diciduk dua-duanyanya, itu repot,” jelasnya.
“Kalau pemberitahuan, maka barangkali, bisa nggak besok, berikan satu hari untuk tuntaskan bencana alam dan tentukan siapa caretaker-nya. Pemberita-huan lebih masuk akal di-bandingkan izin,” tegas-nya.(dtc)




  
© Copyright 2003 Komentar Group. All rights reserved. webadmin

PNS BELUM TERIMA GAJI

Belum Semua PNS Terima Gaji Januari
Ratahan, KOMENTAR
Penyaluran gaji periode Ja-nuari 2012 untuk PNS di Kabu-paten Mitra ternyata belum merata diterima PNS di tiap-tiap SKPD. Masih ada beberapa SKPD yang belum menerima gaji Januari tersebut.
Kepada harian ini, Rabu (25/01) kemarin, sejumlah PNS di beberapa SKPD dan bahkan kepala SKPD-nya sendiri meng-akui bahwa mereka memang belum menerima gaji Januari. “Tak sampai sepekan lagi bulan Januari akan habis, tetapi gaji kami di bulan ini belum diba-yarkan,” ujar beberapa PNS. “Sampe sekarang torang belum terima gaji noh, padahal SKPD lain trima. Kenapa ini tak merata begitu, itu juga yang membuat kami bingung. Se-mentara di SKPD saya, proses (untuk penerimaan gaji) baru dimulai,” kata salah seorang Kepala SKPD yang sudah cu-kup senior bertugas di pe-merintahan.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Mitra, Arie J Wua SE ME tak bisa dikonfirmasi soal belum semua PNS Mitra menerima gaji Januari. Ponsel bernomor 08114300xxx milik Wua tak dalam keadaan aktif.
Asisten III Dra Feibe Rondo-nuwu MSi mengatakan, keterlambatan penyaluran gaji bagi sebagian PNS, disebabkan proses pengajuan permintaan gaji yang terlambat dimasuk-kan oleh pejabat keuangan di SKPD bersangkutan.
“Hanya saja, dari laporan, ternyata tinggal satu dua SKPD saja yang PNS-nya belum menerima gaji,” pungkasnya.(ftj)

Selasa, 24 Januari 2012

KEPUASAN PERJUANGAN SEORANG AKTIVIS

bagi saya,KEMURNIAN PERJUANGAN dari seorang aktivis itu sudah menjadi Kemutlakan/ABSOLUT dan tidak dapat berubah lagi...sehingga bukan suatu KEWAJARAN namanya jika Perjuangan seorang aktivis harus kehilangan KEMURNIANNYA...KEPENTINGAN hanyalah merupakan jalan tempuh, dari seorang Aktivis untuk mewujudkan tujuan dari KEMURNIAN PERJUANGANNYA....Seorang Aktivis yang berjuang semata mata hanya untuk kepentingan Kebutuhan dirinya sendiri,dan bukan untuk Kepentingan Kebutuhan orang banyak,,maka dengan sendirinya,, ia telah kehilangan akan Kemurnian Perjuangannya itu sendiri.,,karena ukuran Kemurnian Perjuangan seorang Aktivis,, manakala apa yang di perjuangkan dalam aktivitas hidupnya,terutama untuk terpenuhinya kebutuhan hidup bagi sesamanya orang lain. ..itulah Dasar Kepentingan... yang menjadi KEPUASANNYA.

Rabu, 18 Januari 2012

CARA MEMBANGUN DAERAH

HEDONIST-JALAN RUSAK-BLANGA.......tiga kata yang depe arti tidak berkaitan tapi akan menjadi suatu paradigma jika kita kaitkan dengan keadaan di Kabupaten Mitra saat ini. Hedonist adalah pola hidup mewah tanpa memikirkan lingkungan sekitar yang masih berkekurangan. sayangnya ini menjadi pilihan pola hidup kebanyakan para pejabat public baik di daerah maupun di pusat. Begitu melimpahnya kemewahan mereka sehingga lupa tanggung jawab untuk meningkatkan derajat hidup rakyat sesuai amanat konstitusi. Jalan rusak adalah symbol tersendatnya pembangunan. layaknya pembuluh darah, jalan adalah pendukung ekonomi yang sangat penting. akses jalan akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Mungkin banyak dari kita yang lupa atau tidak tahu pemicu awal pergerakan PERMESTA beberapa tahun setelah Indonesia merdeka tempo dulu. Pembangunan yang tidak merata antara pusat dan daerah. pada saat itu jalan aspal di tanah minahasa tidak lebih dari 50 km..suatu pencapaian yang buruk setelah sekian lama putra putra daerah mempertaruhkan jiwa raga untuk kemerdekaan. Tujuan mereka cuma satu : pemerataan pembangunan dan pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Visi dan Misi perjuangan PERMESTA akhirnya diakui dan diimplementasikan secara nyata dalam konstitusi negara lewat Undang undang Otonomi Daerah beberapa tahun terahir ini (percaya atau tidak up to you)...tapi sayang seribu sayang otonomi daerah bukannya meratakan pembangunan seperti yang di harapkan para tuama tuama minahasa pada zaman PERMESTA tapi kebanyakan hanya meratakan praktek praktek korupsi dan manipulasi sampai ke pelosok seluruh negri ini secara massive dan mewabah…moral of the story,,,jalan berlubang bisa menginspirasi suatu pergerakan yang merubah sejarah dan perjalanan bangsa ini. Untuk itu Pemerintah daerah jangan menggangap sebelah mata masalah pembangunan jalan, apalagi jalan jalan yang menjadi tumpuan ekonomi rakyat. Percaya atau tidak coba di tanyakan kepada 10 orang mitra saat ini apa indicator keberhasilan pembangunan di daerah kita yang paling didambakan??? 7 dari 10 akan menjawab jalan jalan yang mulus dan beraspal. Apakah sudah keadaannya sudah seperti ini ??? coba dan rasakan sendiri jalan jalan di Mitra dan temukan jawabannya…Rakyat Cuma punya keinginan kecil sebetulnya : bangun sarana sarana ekonomi seperti jalan,irigasi,pasar,tempat pelelangan ikan dll dengan sepenuh hati jangan dengan setengah hati dan setengahnya lagi untuk mengisi blanga blanga pejabat dan pemimpin publik yang doyan dengan pola hidup hedonist...…jika semua itu berjalan dengan semestinya maka rakyat sendirilah yang akan banting tulang,bekerja keras mengasapi blanganya masing masing. Tidak perlu Rakyat di sumbang beras, uang, or apalah itu yang seolah olah membantu rakyat tapi di balik itu tersirat maksud mengambil blanga rakyat, mengikat hidung rakyat supaya hanya bisa mengikuti, mengiyakan apapun yang kalian lakukan kelak karna blanga rakyat telah hilang dan hanya bisa mengharap diisi dan di asapi oleh orang lain yang sudah kenyang dengan segala hasil korupsi,manipulasi uang rakyat. Sungguh penjajahan yang lebih kejam dari penjajahan bangsa asing, karna di jajah oleh saudara bangsa sendiri…….Don't stop to fight against corruption arround you, due this practice will kill our nation from inside by slow but sure...,,realy will die.
· · · Selasa pukul 20:44

    • Hendra R Mokorowu keep going!
      Selasa pukul 20:49 ·
    • Robby B. Mondigir
      MW, anda benar dan hebat. Pernah saya katakan dlm forum ini, mantan Presiden Soeharto wkt mulai memimpin negara ini, dia mengundang para pakar ekonomi ketika itu al Soemitro D, Widjojo Nitisastro dll. Beliau bertanya, saya akan membangun ne...gara ini, tp saya hrs memulai dr mana bpk2 profesor. Para profesor sederhana saja mrk menjwb, bpk hrs memulai dr pembangunan infrastruktur: jln, jembatan, pelabuhan laut dan udara, pengairan, telekomunikasi. Kl bpk berhasil membangun itu, maka dia akan berfungsi sbg prime mover pembangunan, kr sektor2 lain akan terdongkrak olehnya. Dan kenyataan membuktikan keberhasilan pembangunan yg kita capai. Jd kl kita terapkan di Mitra konsep sederhana ini, maka saya yakin kemajuan di Mitra akan lebih maju lg, tdk spt sekarang ini jln seperti kubangan sapi ajaLihat Selengkapnya
      Selasa pukul 21:11 · · 1
    • Richard Worung kalo di mitra di mulai dengan mengganti mobil dinas menjadi lphardya..
      Selasa pukul 23:49 ·

Senin, 16 Januari 2012

GAMKI: Ada pejabat yang nyata-nyata gagal
Rolling Pejabat Diminta Segera Direalisasikan

Ratahan, KOMENTAR
Sejumlah elemen masyara-kat mendesak supaya janji untuk melakukan rolling pejabat di lingkup Peme-rintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) segera di-realisasikan. Hal ini penting dalam rangka penyegaran demi peningkatan kinerja sekaligus menata kembali pe-nempatan pejabat supaya be-nar-benar sesuai kompetensi.
Ketua DPC Gerakan Ang-katan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Mitra, Handry Pangau mengungkapkan, pe-nataan dan penyegaran pe-nempatan birokrat menjadi sebuah keharusan bila ingin ada peningkatan kinerja pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. “Rolling ini sebuah hal yang mendesak segera dilakukan. Kalau tidak pemerintahan akan stagnan,” katanya kepada harian ini pekan lalu.
Pangau bahkan mengata-kan, ada pejabat yang telah nyata-nyata telah gagal dalam menjalankan tugas-tugasnya, di mana indikasi kegagalan itu sangat Nampak. “Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan KB dan Pemberda-yaan Perempuan masih saja dipertahankan. Padahal dua pejabat ini jelas-jelas gagal dengan ditemukannya kasus gisi buruk di daerah kita,” tandasnya.
Sementara itu, ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang juga Sekda Mitra, Drs Freddy F Lendo mengung-kapkan, sampai saat ini ren-cana rolling pejabat masih dalam kajian. (ftj)
Selasa, 26 April 2011 , 09:27:00
  JAKARTA— Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di masa kepemimpinan Dr Sinyo Harry Sarundajang, tak henti-hentinya mengukir prestasi nasional. Tahun ini Sulut kembali menjadi yang terbaik di antara 33 provinsi di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Gubernur Sulut SH Sarundajang pun, Senin (25/4) kemarin, menjadi bintang pada acara peringatan ulang tahun ke-15 Otonomi Daerah (Otda) yang digelar di halaman Balaikota Bogor. Pemimpin kebanggaan masyarakat Sulut itu, menerima sertifikat penghargaan peraih Peringkat Pertama Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2009.
Penetapan peringkat ini dilakukan setelah Tim Terpadu Kementerian Dalam Negeri RI, melakukan penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2009 dimana terdapat 173 indikator penilaian. Pemprov Sulut berhasil meraih nilai 2,9701 lebih tinggi dari 33 provinsi lainnya. Urutan kedua Pemprov Sulawesi Selatan yang mendapatkan penilaian 2,9605 disusul Pemprov Jawa Tengah 2,8960.  Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-276 Tahun 2010.
Wakil Presiden DR Boediono yang hadir dalam acara tersebut memberikan pujian atas prestasi yang diraih Bumi Nyiur Melambai itu. “Kami memberikan apresiasi yang tinggi bagi Gubernur Sulut, Sulteng, dan Jateng. Ini adalah pengakuan dari kinerja selama ini dalam melayani masyarakat,” tutur Boediono.
Lanjut Wapres, desentralisasi dan otonomi daerah yang telah berjalan kurang lebih 10 tahun adalah jalan yang harus ditempuh dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam 11 sampai 12 tahun didapati kemajuan di berbagai daerah tetapi juga masih ada daerah yang masih perlu terus dipacu peningkatannya. Oleh karena itu Wapres sangat bangga dengan capaian provinsi yang menunjukkan kinerja terbaik seperti yang dilakukan Sulawesi Utara.
Wapres juga menyoroti para kepala daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan. Menurut Boediono, pengelolaan keuangan menjadi salah satu hal yang paling fundamental dalam membentuk goodgovernment. "Pengelolaan keuangan di daerah sangat mutlak harus dijaga setertib mungkin. Itu landasan bagi apa pun, termasuk pelayanan publik yang bermuara bagi masyarakat," ujar Boediono.
Karena itu, mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengharapkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diikuti dan ditindaklanjuti oleh semua pemerintah daerah. Hal itu dilakukan agar laporan keuangan setiap pemerintah daerah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Boediono juga berharap agar BPK bisa memberikan asistensi ataupun saran perbaikan dalam hal pengelolaan keuangan.
Pada kesempatan itu Ia juga mengaku sangat senang dan bangga dengan penghargaan yang dibagikan tersebut. Penilaian yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri dirasa sudah komprehensif. "Sedikitnya terdapat 173 indikator penilaian, mulai dari lingkungan hidup, tata ruang, catatan sipil, dan ketahanan pangan. Penilaian juga dilakukan oleh tim penilai yang obyektif. Inilah kunci kredibilitas dari penilaian itu," katanya.
Ke depan, Boediono merasa optimistis terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dengan inovasi di sejumlah daerah, Boediono mengharapkan kepala daerah lainnya juga termotivasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pengelolaan keuangan yang baik seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Pada akhir sambutannya Wapres meminta Mendagri untuk melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan untuk memikirkan pemberian insentif khusus bagi Provinsi Sulawesi Utara dan daerah lainnya yang mendapatkan peringkat terbaik Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah ini.
Mendagri Gamawan Fauzi sendiri mengungkapkan, pemberian penghargaan tersebut didasarkan pada PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. “Dilakukan evaluasi pada kinerja pemerintah daerah. Nantinya dari evaluasi itu akan ada informasi yang lengkap yang bisa menggambarkan kinerja pemerintah,” beber Gamawan.
Menurutnya, hasil tersebut bisa menjadi acuan dalam perkembangan daerah ke depan. “Peningkatan kapasitas Pemda menjadi penting dilakukan untuk mewujudkan komitmen pelayanan pada masyarakat,” lanjutnya.
Ditambahkan Fauzi, pemerintah memberi apresiasi pada daerah otonom yang menunjukkan perkembangan signifikan. “Antara daerah harus bertukar pengalaman. Yang tak kalah penting adalah kecermatan Pemda dalam menggali dan mengembangkan potensi setempat untuk menumbuhkan daya saing daerah,” tandasnya.
Pembacaan pengumuman daerah peraih nilai tertinggi sendiri dibacakan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Djohermansyah Djohan. Sementara penyerahan sertifikat penghargaannya dilakukan  langsung oleh Wapres Boediono pada Gubernur Sulut Dr SH Sarundajang yang meraih peringkat pertama, disusul kepada Gubernur Sulsel dan Gubernur Jateng serta 10 besar kabupaten/kota yang meraih penghargaan yang sama.
Usai acara, Kemendagri menggelar konferensi pers dengan menghadirkan 3 gubernur peraih status tinggi yakni Gubernur Sulut, Sulsel, dan Jateng serta 10 bupati dan wali kota yang meraih penghargaan, didampingi Kapuspen Mendagri Reydonnyzar dan Dirjen Otda Djohermansyah Djohan.
Dalam konferensi pers itu, Sarundajang terlihat mendominasi pembicaraan.  Ia diminta lebih banyak memberikan resep karena daerahnya yang terbaik di Indonesia. SHS pun membagikan ilmu dan kepinterannya sehingga bisa membuat daerahnya langganan mendapat penghargaan terbaik tingkat nasional.
Kuncinya menurut SHS, pihaknya selalu berusaha mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan.  Dalam hal peran serta masyarakat, pembinaan dilakukan dengan tetap mengembangkan demokrasi di daerah. "Mengembangkan demokrasi di daerah adalah di mana masyarakat bisa turut serta dalam pemerintahan di daerah," ucapnya.
Selain itu menjalankan pemerintahan sesuai norma dan yang utama pula, dinilai sejauh mana usaha memberantas korupsi keuangan dengan melakukan transparansi keuangan dan menerapkan akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan aturan. “Ada tiga cara kami menjalankannya. Yakni, gubernur adalah koordinator yang menjadi wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur adalah fasilitator, dan gubernur punya kewenangan menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi antar kabupaten dan kota,” tutur Sarundajang.
Namun SHS menjelaskan sedikit kendala,  yakni bagaimana merangkul bupati/awali kota agar sejalan dengan programnya.  Di satu sisi gubernur dipilih oleh rakyat sebagaimana juga dengan bupati/wali kota. Namun di sisi lain, gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah.  "Kita mau menjabarkan sekarang ini bagaimana pola pembinaan terhadap para bupati dan wali kota. Karena para bupati kan juga cenderung pakai alasan dipilih rakyat," ujar Sarundajang dalam jumpa pers di Balai Kota Bogor.
Tetapi bagi mantan pejabat eselon I Departemen Dalam Negeri ini, itu bisa diatasinya. Yakni dengan menegakan peraturan yang berlaku.
Ia mencontohkan, Pemprov Sulut selalu berusaha agar Perda APBD bisa diketok tepat waktu. Selain itu, laporan keuangan Pemprov Sulut harus benar-benar tidak cacat. "Kami mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK," ucapnya.
Kiprah Sarundajang itu pun diakui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Djohan. Menurutnya, Tim dari pusat yang melakukan evaluasi bertindak objektif dalam menyusun peringkat. Djohermansyah menyebut dari 173 indikator penilaian, akuntabilitas dan transparansi keuangan merupakan hal krusial. "Jadi kami obyektif saja. Laporan keuangan Sulut itu bagus, buktinya juga menerima insentif Rp 32 miliar dari kementrian keuangan. Opini BPK juga WTP dan itu satu-satunya provinsi. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Sulut juga baik," pujinya.
Lanjut Djohan, penilaian penghargaan dilakukan sejak Maret 2010 hingga Maret 2011, dengan salah satu objek penilaian adalah APBD 2009. Penilaian dilakukan secara paralel di 33 provinsi di Indonesia. “Satu tahun lamanya proses, dari awal masuknya laporan kemudian dimasukkan data diolah kemudian ada proses peninjauan lapangan dari tim nasional yang tidak diketahui oleh pemerintah daerah. Kita diam-diam saja,” jelasnya.
Dibeberkannya, ada beberapa poin yang membuat Sulut unggul dari provinsi lain. “Pengelolaan keuangan yang bagus hingga mendapatkan WTP, daerah yang bagus, pelayanan publik yang baik, peningkatan daya saing, investasi yang sudah menonjol, usaha-usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan 3 tahun berturut menjadi daerah yang menyelesaikan APBD tepat waktu,” papar Simanjuntak.
Selain poin-poin tersebut, tim juga menilai mengenai transparansi keuangan dan ketaatan pada aturan keuangan serta akuntabilitas. “Ada daerah yang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya bolong-bolong. Ini salah satu indikator yang mengurangi penilaian. Kalau Sulut mendapatkan nilai tertinggi, artinya Sulut menyelesaikan laporan tersebut dengan baik,” tambah Reydonnyzar.
Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha kepada peraih peringkat 1, 2 dan 3 ini, nanti akan dilakukan pada peringatan HUT ke-17 Proklamasi Kemerdekaan RI Agustus 2011. Jika ada provinsi yang dapat mempertahankan prestasi 3 tahun berturut, akan mendapatkan penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha.
Selain tingkat provinsi, ada juga untuk penilaian tingkat kabupaten yang masuk 3 besar peraih penghargaan yang sama. Yakni Kabupaten Jombang, Bojonegoro, dan Trajet. Sedangkan untuk kota di antaranya Surakarta, Semarang, dan Banjar.
Kemarin pula diumumkan penetapan peringkat penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom hasil pemekaran tahun 1999 hingga 2009. Untuk daerah otonom di Sulut, jangankan  tiga besar, 10 besar saja tidak ada yang masuk. Paling bagus hanya di peringkat 18 yang didapat Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan total nilai 50,43. Peringkat pertamanya yang Kabupaten Dharmas Raya Provinsi Sumbar.
Minahasa Selatan di peringkat 20 dengan poin 50,14, Minahasa Utara ada di posisi 63 poin 40,05, Kepulauan Sitaro di posisi 71 dengan poin 38,96, Kepulauan Talaud peringkat 124 poin 27,50, Bolmong Utara peringkat 131 poin 24,72, Bolmong Selatan peringkat 139 poin 21,85, dan Bolmong Timur di posisi 145 dengan poin 18,95. Sementara untuk kota, juga tidak ada yang bisa mengikuti prestasi Pemprov Sulut.  Kota Tomohon hanya mampu berada di peringkat 10 dari 34 dengan poin 53,64, dan Kota Kotamobagu di posisi 21 dengan poin 40,57. Indikator yang dijadikan penilaian terdiri atas kesejahteraan masyarakat, good governance, pelayanan publik, dan daya saing. (gel/myw

Minggu, 15 Januari 2012

PROYEK JALAN ASAL JADI SOYOWAN-MOREAH

Jalan Menuju Soyowan Dan Moreah Mulai Rusak

Posted by gn

Mitra
...
Minggu, 15 January 2012 17:01

RATAHAN –Beritamanado,- Warga desa Soyowan dan Moreah kembali keluhkan pengerjaan jalan menuju desa tersebut, yang terkesan asal jadi. Pasalnya, proyek yang menelan anggaran Rp 7,9 Miliar tersebut saat ini sudah mulai rusak.

Reagen Pantow, warga desa Moreah kepada beritamanado mengatakan hal ini sangat disayangkan sebab pengaspalanya baru sekitar dua minggu namun sudah terlihat kerusakannya.

“Ini patut diperiksa oleh instansi terkait ataupun pihak yang berwajib untuk mengusut proyek yang berbandrol 7 miliaran tersebut,” terangnya, tadi sore.

Lebih lanjut Pantow menyayangkan pengerjaan jalan menuju Soyowan dan Moreah hanya 2 km saja, dan lebih aneh dalam papan proyek tersebut tidak dicantumkan volume pengerjaan.

“Ini merupakan kejangalan, masak proyek dengan nilai Rp7,9 M panjangnya hanya 2 km saja, dan aspalnya sudah mulai rusak,” tegas Pantow yang didampingi warga lainnya.

Ditambahkan Pantow, bahwa ini merupakan kerugian warga Soyowan dan Moreah, padahal infrastruktur jalan tersebut sangat mendukung potensi ekonomi di daerah yang sangat menjanjikan ini. (har)
Lihat Selengkapnya
· · · 4 jam yang lalu melalui seluler


    • Max Tangian
      Ketika Wabup cek langsung bln Mei 2010 ternyata proyek pengkerasan jln Moreah-Tonsawang senilai 4,9 m tdk dikerjakan sesuai bestek. Hanya krg lbh 2 km dari 5 km yg dilabur sirtu. Persis sama dgn jln Bunag-Lowatag. Itu a.l. Peyebab wabup bl...g ada mafia dan drakula proyek. Saat itu Kadis PU dan Inspektorat saling mendukung bhw sdh dikerjakan sesuai bestek. Lbh parah lagi seminggu kemudian Wakapolres wkt itu blg 'memang benar kami sdh memeriksa ternyata sdh dikerjakan sesuai bestek'. Tiga instansi 'menggempur' wabup.(ada di media massa Mei-Juni 2010). sebagai warga mitra Qt betul2 kaget ketika membaca laporan Berita Mdo online Minggu 15/1 dilokasi yg sama Jl Moreah-Tonsawang masuk lagi proyek pengaspalan senilai 7,9 m yg hanya 2 km dan baru 2 minggu dikerjakan ttp aspalnya mulai rusak.Lihat Selengkapnya
      47 menit yang lalu ·
    • Ang Lie Pangau Praktek Perselingkuhan Politik dan Hukum sangat kental diduga terjadi dalam praktek Kekuasaan di Kab Minahasa Tenggara,,sistem tender proyek dengan hasil pengerjaan yang asal jadi tak tersentuh sebagai perbuatan melanggar hukum,,menambah kuat dugaan Perselingkuhan itu benar2 terjadi oleh para pemegang kekuasaan,,Praktek perselingkuhan Politik dan Hukum oleh penguasa sangat mencidrai rasa keadilan,sehingga berdampak pada terjadinya Erosi Kepercayaan pada Pemerintah oleh Masyarakat,,,Sehingga jangan heran jika dimata masyarakat Pemerintah serta Lembaga Pemerintahan yang ada di Kab Mitra harus kehilangan Kehormatan dan Kewibawaan,,dengan maraknya aksi2 Demo oleh elemen2 Masyarakat yang terjadi selama ini,dan juga kritik2 tajam yang ditujukan pd Pemerintah,,termasuk lewat media,,surat kabar,,dan juga media online...
      beberapa detik yang lalu ·

PERNYATAAN WABUP PROYEK ASAL JADI

Ketika Wabup cek langsung bln Mei 2010 ternyata proyek pengkerasan jln Moreah-Tonsawang senilai 4,9 m tdk dikerjakan sesuai bestek. Hanya krg lbh 2 km dari 5 km yg dilabur sirtu. Persis sama dgn jln Bunag-Lowatag. Itu a.l. Peyebab wabup blg ada mafia dan drakula proyek. Saat itu Kadis PU dan Inspektorat saling mendukung bhw sdh dikerjakan sesuai bestek. Lbh parah lagi seminggu kemudian Wakapolres wkt itu blg 'memang benar kami sdh memeriksa ternyata sdh dikerjakan sesuai bestek'. Tiga instansi 'menggempur' wabup.(ada di media massa Mei-Juni 2010). sebagai warga mitra Qt betul2 kaget ketika membaca laporan Berita Mdo online Minggu 15/1 dilokasi yg sama Jl Moreah-Tonsawang masuk lagi proyek pengaspalan senilai 7,9 m yg hanya 2 km dan baru 2 minggu dikerjakan ttp aspalnya mulai rusak.
· · · 37 menit yang lalu

  • Anda menyukai ini.
    • Max Tangian kontraktor bernilai miliaran rupiah ini patut diduga di beking orang kuat di mitra siapakah orang kuat itu........?? anda sudah tahu jawabnya......kenapa mobil dinas Ketua Dewan bisa nyasar ke Polres minsel.......?.........patut dicurigai....ada kaitannya....
      22 menit yang lalu ·
    • Ang Lie Pangau Praktek Perselingkuhan Politik dan Hukum sangat kental diduga terjadi dalam praktek Kekuasaan di Kab Minahasa Tenggara,,sistem tender proyek dengan hasil pengerjaan yang asal jadi tak tersentuh sebagai perbuatan melanggar hukum,,menambah kuat dugaan Perselingkuhan itu benar2 terjadi oleh para pemegang kekuasaan,,Praktek perselingkuhan Politik dan Hukum oleh penguasa sangat mencidrai rasa keadilan,sehingga berdampak pada terjadinya Erosi Kepercayaan pada Pemerintah oleh Masyarakat,,,Sehingga jangan heran jika dimata masyarakat Pemerintah serta Lembaga Pemerintahan yang ada di Kab Mitra harus kehilangan Kehormatan dan Kewibawaan,,dengan maraknya aksi2 Demo oleh elemen2 Masyarakat yang terjadi selama ini,dan juga kritik2 tajam yang ditujukan pd Pemerintah,,termasuk lewat media,,surat kabar,,dan juga media online...
      3 menit yang lalu ·

BUTA PEMERINTAHAN.

Kabupaten kota dilingkungan provinsi yg di pimpin oleh para politisi pd umumnya bermasalah contoh Eli Lasut, Imba, Epe, Vonny Panambunan, Moha, Milton dan T2. Kr dlm kenyataanya mrk tdk bs memimpin, tdk tahu menahu selukbeluk ilmu pemerintahan, ilmu keuangan negara, tdk menguasai sektor2 ekonomi dll. Akibatnya kita lht sendiri hasilnya, amburadul dan lainnya msk di bui!
· · · Jumat pukul 11:22

    • Robby B. Mondigir Dr ke 7 top leader itu, maka 4 org telah dikerangkeng, Milton mendadak mati, Moha dan T2 tinggal menghitung hari
      Jumat pukul 11:32 · · 2
    • Danie Kauntu Lebih cpat lebh baik !!!!!?????
      Jumat pukul 11:58 melalui seluler · · 2
    • Jery Kindangen Katanya Walikota Bitung Hany Sondak sering blg pa Sekda, eh.. Ngana blg si ...

      yg cocok jadi Kadis. Kalu kemudian dia kerja ndak butul, deng ngana skalian ta ganti. Ahh... rupanya penempatan ka skpd Walikota percayakan pa sekda. Rupanya ini salah satu penyebab opini BPK Bitung yg bagus di Sulut
      Jumat pukul 17:01 melalui seluler · · 4
    • Jery Kindangen Pak Roby, biar Walikota Bitung latar belakang pengusaha/politisi maar tau diri, bhw yg tau tu birokrasi pemerintahan adlh sekda. Bagus kua bgt. Depe susa kong nentau stel tau. Lebe susa lg ini bawahan tau tre mar stel bodok...abs or ais
      Jumat pukul 17:11 melalui seluler · · 3
    • Max Tangian Kesimpulannya tdk semua politsi yg kinerjanya buruk. Minahasa n Bitung hsl BPK kedua daerah ini WDP. Kemudian sistem ketatanegaraan kita sekarang yg memungkinkan politisi punya peluang karena parpol yg dpt mengajukan calon kepala daerah.
      Jumat pukul 17:59 melalui seluler · · 2
    • Robby B. Mondigir JK, Walikota Bitung katu sadar dia tdk kuasai ilimu pemerintahan dll, tp dia memiliki leadership kr berhsl memimpin businessnya. Dgn modal leadership itu, dia berhsl memimpin Bitung, bgmana dia dpt memanage stafnya dgn baik. Apalagi tdk terdengar kl dia ada kasus korupsi. Saya kira figurnya dpt dijadikan teladan pd pemimpin kabupaten kota lainnya.
      Sabtu pukul 13:08 · · 2
    • Robby B. Mondigir Ni staf di Mitra banya so ban itang jg, kong depe top leader lei biongo. Jd drg so bakudapa samua, so balimbuku kua. Namun bgt, tdk ada anakbuah yg salah, yang salah adalah komandannya! Jd segala kasus korupsi yg terjadi di Mitra, bupatinya hrs bertanggung jwb, dia yg hrs digantung!
      Sabtu pukul 13:15 · · 6
    • Danie Kauntu artix baik politisi , birokrat, businesmen, profesi apa saja ok2 saja yg penting leadership dpt dilihat dri pengalaman2 organisasi atau instansi dgn penuh kewibawaan prestasi kerja yg bagus bukan karna uang yg jadi segala2x dan terbuktikan dimitra saat ini !!!!
      Sabtu pukul 14:57 · · 5
    • Robby B. Mondigir Seseorg kl mempunyai modal kepemimpinan, meskipun substansinya mrk tdk terlalu menguasai, bs sukses sbg pemimpin. Contoh ABRI yg di pasang dimana2: jd menteri keq, gubernur dll, pd umumnya mrk berhasil, padahal substansinya militer. Mengapa demikian, kr mrk dibekali dgn managerial skill yg profesional. Andaikata T2 jg memiliki leadership yg profesional, meskipun ia hanya berbackground seorg ibu rumahtangga, mka bs aja proses pemerintahan di Mitra tdk amburadul spt skg ini. Tp kenyataannya T2 tdk memiliki skill apapun jg, kecuali berkedok di agama!
      Sabtu pukul 15:32 · · 3
    • Max Tangian Itu kekurangan T2 dia cm fokus jd penginjil. Tdk mau belajar tugas pokoknya....kenapa ingin jadi Bupati...? Anda tau jawabnya bukan..?
      Sabtu pukul 15:43 melalui seluler · · 2
    • Robby B. Mondigir Itu kan kompensasinya shg dia lari berkedok disitu. Kl dia tdk berlindung disitu meskipun itu hanya kedok saja, mungkin dia so lama game over
      Sabtu pukul 15:48 · · 1
    • Danie Kauntu mungkin jga mo ambe rakyat pe doi ganti akang tu da ta kaluar !!!!!
      Sabtu pukul 15:56 · · 1
    • Robby B. Mondigir Disamping itu dia jg mengandalkan uang yg sumber keuangannya dipertanyakan, kong so tambah lengkap lg, kr dia cuma lulus SMA, jd apa yg diharapkan
      Sabtu pukul 16:03 ·
    • Danie Kauntu ‎@Bung ROBBY cma lu2san SMA tapi ko" kayak ada gelar tuuuuuu yg instan stou kang? wlwlwlwlwwl.
      Sabtu pukul 16:22 ·
    • Robby B. Mondigir Io stou dia kan di kedokteran dl tp DO
      Sabtu pukul 16:25 ·
    • Max Tangian Bung@Dani rupa malo bilang nanti kt se lengkap jo dia p gelar STh. Itu tandanya memang cm fokus penginjilan. Tp sebetulnya ndk masalah kalo ada pendelegasian wewenang kpd bawahan kalo dia ndk tau melaksanakan tugasnya. Nyatanya dia lebih percaya tim doi.,eh salah tim doa.
      Sabtu pukul 16:53 melalui seluler · · 3
    • Jery Kindangen Tony Blair wkt jd PM Inggris cuma tmat setingkat SMA kong tamba sadiki kursus tata buku.. Ternyata bole. Apalagi T2 yg sempat DO di Kedok plus STh plus Direktur bbrp angkatan kursus pria sejati
      20 jam yang lalu melalui seluler · · 2
    • Jery Kindangen Eh qt tau Pak Max juga tamatan kursus pria sejati, cuma ndak berhsl memandang t2 sebagai wanita sejati hehehe
      19 jam yang lalu melalui seluler · · 1
    • Max Tangian J.K Haaaaaa...ha...ha wkt torang p angkatan sama sama dgn Roy Pangemanan...kong E2L telp p Roy dia tanya .., Roy apa betul ngana ada manangis ada iko PS ?...kemudian dia tatawa lepas ha....ha....ha...apa akhirnya.... Roy kase manangis p T2 dgn hasil temuannya...ironi memang
      19 jam yang lalu melalui seluler ·
    • Danie Kauntu ‎@Pak max apa tu PS ? mungkin merasa teman mo baku bantu kang ? hehehehe tim Doa lebh mendpt kehormatan ..... usul tambah jo Dinas Doa sapa tau ada pemulihan katu' heheheehe.
      14 jam yang lalu · · 2
    • Elvis Mokosolang RBM...Praktisnya utk Mitra kedepan pemimpinnya harus dari kalangan/berltr-blkng birokrat,, bgt stow kang...
      14 jam yang lalu melalui seluler ·
    • Iwan Wawointana PEMIMPIN MITRA ke depan harus punya potensi SDM(Sumber Doi yg Mantap)atw(Suka Dengar Masyarakat). Itu artinya dia pahami apa itu yg dari rakyat,oleh rakyat,& utk rakyat. He..he..he...
      3 jam yang lalu melalui seluler ·
    • Max Tangian ‎@Danie. PS. Adalah singkatan dari Pria Sejati.....jadi max tangian adalah pria sejati.....di forum ini banyak pria sejati ....ha....ha....ha
      3 jam yang lalu melalui seluler ·
    • Danie Kauntu oooohhhhh itu dang !!!! artix ttp eksis & merasa terpanggil dlm memberikan saran kritik kemajuan kelanjutan pembangunan di mitra.
      2 jam yang lalu · · 1